Medrec07.com adalah sebuah website tentang pendidikan dimana semua pelajaran dari SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi Lainnya.

Sunday, January 4, 2015

UU Permenkes 269 tahun 2008 Tentang Rekam Medis

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 269/MENKES/PER/III/2008

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 269/MENKES/PER/III/2008
TENTANG
REKAM MEDIS
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



Menimbang     :
bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu mengatur kembali penyelenggaraan Rekam Medis dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Mengingat    :
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3945)
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4431).
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4548).
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2803).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637).
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemeintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/PER/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/PER/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

M E M U T U S K A N
Menetapkan     : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG REKAM MEDIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

  1. Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
  2. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktek kedokteran atau kedokteran gigi.
  4. Tenaga kesehatan tertentu adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien selain dokter dana dokter gigi.
  5. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masakah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada dokter dan dokter gigi.
  6. Catatan adalah tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi tentang segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan.
  7. Dokumen adalah catatan dokter, dokter gigi, dan/atau tenga kesehatan tertebtu, laporan hasil pemeriksaan penunjang, catatan observasi dan pengobatan harian dan semua rekaman, baik berupa foto radiologi, gambar pencitraan (imaging), dan rekaman elektro diagnostic.
  8. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.

BAB II
JENIS DAN ISI REKAM MEDIS

Pasal 2
1). Rekam Medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara
     elektronik.
2). Penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi
     elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Pasal 3
1). Isi rekam medis untuk pasien rawat jalan pada sarana pelayanan kesehatan
     sekurang-kurangnya memuat :
     a.  Identitas pasien
     b.  Tanggal dan waktu
     c.  Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat
          penyakit
     d.  Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik
     e.  Diagnosis
     f.  Rencana penatalaksanaan
     g.  Pengobatan dan/atau tindakan
     h.  Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien
     i.  Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik
     j.  Persetujuan tindakan bila diperlukan
2). Isi rekam medis untuk pasien rawat inap dan perawatan satu hari sekurang
     kurangnya memuat :
     a.  Identitas pasien
     b.  Tanggal dan waktu
     c.  Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat
          penyakit
     d.  Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik
     f.  Diagnosis
     g.  Rencana penatalaksanaan
     h.  Pengobatan dan/atau tindakan
      i.  Persetujuan tindakan bila diperlukan
     j.  Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan
     k.  Ringkasan pulang (discharge summary)
     l.   Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan
          tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan
     m.  Pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu
     n.  Untuk pasieen kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik

3). Isi rekam medis untuk pasien gawat darurat, sekurang-kurangnya memuat :
     a.  Identitas pasien
     b.  Kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan
     c.  Identitas pengantar pasien
     d.  Tanggal dan waktu
     e.  Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat
          penyakit
     f.  Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medic
     g.  Diagnosis
     h.  Pengobatan dan/atau tindakan
     i.   Ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat
          darurat dan rencana tindak lanjut
     j.  Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan
         tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan
     k.  Sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan
         ke sarana pelayanan kesehatan lain
     l.  Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien

4). Isi rekam medis pasien dalam keadaan bencana, selain memenuhi ketentuan
     sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah dengan :
     a.  Jenis bencana dan lokasi dimana pasien ditemukan
     b.  Kategori kegawatan dan nomor pasien bencana masal
     c.  Identitas yang menemukan pasien

5). Isi rekam medis untuk pelayanan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis
     dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

6). Pelayanan yang diberikan dalam ambulans atau pengobatan masal dicatat
    dalam rekam medis sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (3) dan
    disimpan pada sarana pelayan kesehatan yang merawatnya.

Pasal 4
1). Ringkasan pulang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) harus dibuat
     oleh dokter dan dokter gigi yang melakukan perawatan pasien.
2). Isi ringkasan pulang seebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang
     kurangnya memuat :
     a.  Identitas pasien
     b.  Diagnosis masuk dan indikasi pasien dirawat
     c.  Ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan dan penunjang, diagnosis akhir,
          pengobatan dan tindak lanjut
     d.  Nama dan tanda tangan dokter dan dokter gigi yang memberikan
          pelayanan kesehatan

BAB III

TATA CARA PENYELENGGARAAN

Pasal 5
1). Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib
     membuat rekam medis
2). Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat segera dan
     dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan
3). Pembuatan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
     melalui pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan,
     tindakan, dan pelayanan kesehatan secara langsung
4). Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan
     tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang
     memberikan pelayanan kesehatan secara langsung
5). Dalam hal terjadi kesalahan dalam melalukan pencatatan pada rekam medis
     dapat dilakukan pembetulan
6). Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan
     dengan pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan
     dibubuhi paraf dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang
     bersangkutan.

Pasal 6
Dokter, dokter gigi dan/atau tenaga kesehatan tertentu bertanggungjawab atas catatan dan/atau dokumen yang dibuat pada rekam medis.

Pasal 7
Sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan rekam medis.

BAB IV

PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN, DAN KERAHASIAAN

Pasal 8
1). Rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang
     kurangnya dalam jangka 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir
     pasien berobat atau dipulangkan.
2). Setelah batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
     dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan
     persetujuan tindakan medic.
3). Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medic sebagaimana dimaksud
     pada ayat (2) harus disimpan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
     terhitung dari tanggal dibuatnya ringkasan tersebut.
4). Penyimpanan rekam medis dan ringkasan pulang sebagaimana dimaksud
     pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh
     pimpinan sarana pelayanan kesehatan

Pasal 9
1). Rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non rumah sakit wajib
     disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu (2) tahun terhitung dari
     tanggal terakhir pasien berobat
2). Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, rekam
     medis dapat dimusnahkan.

Pasal 10
1). Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat
     pemeriksaan dan riwayat pengobatan oasien harus dijaga kerahasiaannya
     oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan
     pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
2). Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat
     pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal :
     a.  Untuk kepentingan kesehatan pasien
      b.  Memenuhi permintaan aparatur penegak hokum dalam rangka
          penegakan hukum atas perrintah pengadilan
     c.  Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri
     d.  Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-
          undangan
     e.  Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang
          tidak menyebutkan identitas pasien.
3). Permintaan rekam medis untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
     harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan
     kesehatan.

Pasal 11
1). Penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau
     dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau
     berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2). Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat menjelaskan isi rekam medis
     secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien
     berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEMILIKAN, PEMANFAATAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12
1). Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan
2). Isi rekam medis merupakan milik pasien
3). Isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk
     ringkasan rekam medis
4). Ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
     diberikan, dicatat, atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau
     atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu.

Pasal 13
1). Pemanfaatan rekam medis dapat dipakai sebagai :
     a.  Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien
     b.  Alat bukti dalam proses penegakan hokum, disiplin kedokteran dan
          kedokteran gigi dan oenegakan etika kedokteran dan etika kedokteran
          gigi
     c.  Keperluan pendidikan dan penelitian
     d.  Dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan
     e.  Data statistik kesehatan
2). Pemanfaatan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
     yang menyebutkan identitas pasien harus mendapat persetujuan secara
     tertulis dari pasien atau ahli warisnya dan harus dijaga kerahasiaannya
3). Pemanfaatan rekam medis untuk keperluan pendidikan dan penelitian tidak
     diperlukan persetujuan pasien, bila dilakukan untuk kepentingan negara.

Pasal 14
Pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, dan/atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis.

BAB VI

PENGORGANISASIAN

Pasal 15
Pengelolaan rekam medis dilaksanakan sesuai dengan organisasi dan tata kerja sarana pelayanan kesehatan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16
1). Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,
     dan organisasi profesi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan
     pelaksanaan peraturan ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
2). Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
     diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 17
1). Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, Kepala Dinas
     Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dapat
     mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangannya masing-
     masing.
2). Tindakan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
     teguran lisan, teguran tertulis smpai dengan pencabutan izin.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
Dokter, dokter gigi, dan sarana pelayanan kesehatan harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini paling lambat 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/PER/XII/1989 tentang Rekam Medis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Adar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

                                                                     Ditetapkan di Jakarta
                                                               Pada tanggal 12 Maret 2008

                                                                   MENTERI KESEHATAN

                                                     Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)


UU Permenkes 269 tahun 2008 Tentang Rekam Medis Rating: 4.5 Diposkan Oleh: nur purnamasary

0 komentar:

Post a Comment

Budayakan lah berterima kasih, Harap tinggalkan komentar yang relevan.