Medrec07.com adalah sebuah website tentang pendidikan dimana semua pelajaran dari SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi Lainnya.

Tuesday, March 17, 2015

Pengertian Hukum Pidana dan Hukum Perdata

1. Pengertian dan Definisi Hukum Pidana
Hukum pidana merupakan semua / seluruh dari peraturan-peraturan yang ada untuk menentukan perbuatan / perilaku / sikap seseorang apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang layak untuk diberikan terhadap yang melanggarnya (melanggar hukum). Sumber Hukum Pidana dapat dibagi menjadi 2 jenis, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis

Yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :
  • Menentukan perilaku mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan tersebut.
  • Menentukan kapan dan dalam sebab apa kepada mereka yang telah melanggar aturan-aturan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dikatakan.
  • Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.


Prof. Moeljatno, S,H, mengemukakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara tertentu, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
  • Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar pelanggaran tersebut.
  • Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
  • Menentukan dengan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melakukan pelanggaran tersebut.

Dengan demikian, hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana.

Pengertian dan Definisi Hukum Pidana


Tujuan hukum pidana secara konkrit itu ada 2 yaitu:
  • Untuk membuat setiap orang menjadi takut jika melakukan perbuatan yang bersalah melanggar hukum.
  • Untuk memberi pelajaran kepada seseorang  yang sudah pernah melanggar hukum menjadi baik dan bisa diterima kembali di masyarakat.
Baca juga >> Pengertian HAM

2. Macam-macam Hukum Pidana

Di dalam hukum pidana seseorang dapat diberikan hukuman sesuai dengan pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, diantaranya :

a.  Hukuman-hukuman Pokok
  • Hukuman Mati, mengenai hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman mati seperti belanda, tetapi Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyak pro-kontra terhadap hukuman ini. Contohnya baru-baru ini banyak hukuman mati yang dijatuhkan kepada bandar narkoba di Indonesia.
  • Hukum Penjara, hukuman ini dapat dibedakan kedalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun
  • Hukuman Kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejatahan ringan atau pelanggaran. Biasanya terhukum dapat memilih antara hukuman kurungan atau denda, bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya kalau Ia tidak mau, sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan dimana saja.
  • Hukuman Denda, dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri denda atau kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 bulan.
  • Hukuman Tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP.


b. Hukuman Tambahan
Hukuman Tamabahan ini tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut antara lain :
a. Pencabutan hak-hak tertentu
b. Penyitaan barang-barang tertentu.


Menurut wikipedia pengertian hukum perdata

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang disusun berdasarkan hukum Romawi "Corpus Juris Civilis"yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis.

Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh J.M. Kemper disebut Ontwerp Kemper. Namun, sayangnya Kemper meninggal dunia pada 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia.

Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1830 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :

BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda).
WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang]
Menurut J. Van Kan, kodifikasi BW merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda.

Demikianlah ulasan tentang Pengertian Hukum Pidana dan Perdata yang singkat ini. Semoga bermanfaat!

Pengertian Hukum Pidana dan Hukum Perdata Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Abdi Basariyadi

0 komentar:

Post a Comment

Budayakan lah berterima kasih, Harap tinggalkan komentar yang relevan.