Medrec07.com adalah sebuah website tentang pendidikan dimana semua pelajaran dari SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi Lainnya.

Wednesday, November 18, 2015

Upaya dan Peran Serta Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Berbagai upaya dan peran serta pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan sejak tahun 1960-an, baik dalam bentuk pembentukan komisi-komisi yang bersifat ad-hoc, kelembagaan yang permanen, maupun melalui penyempurnaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno, tercatat dua kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, tetapi ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya. Adapun perangkat hukum yang digunakan adalah Undang-undang Keadaan Bahaya dengan produknya yang diberi nama Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran). Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggita, yakni Prof. Mohammad Yamin dan Roeslan Abdulgani.
Salah satu tugas Paran saat itu adalah agar para pejabat pemerintahan diharuskan mengisi formulir yang disediakan, yang disebut "daftar kekayaan pejabat". Dalam perkembangannya, kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih agar formulir itu tidak diserahkan kepada Paran, tetapi langsung kepada presiden. Akhirnya panitia ini tidak dapat menjalankan tugasnya dan korupsi semakin merajalela.

Upaya dan Peran Serta Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Bagaimana semangat pemberantasan korupsi pada awal Orde Baru? Pada pidato kenegaraan, Soeharto di depan anggota DPR/MPR menjelang hari kemerdekaan RI pada 16 Agustus 1967, menyalahkan rezim Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi sehingga segala kebijakan ekonomi dan politik berpusat di Istana. Pidato itu memberi isyarat bahwa Soeharto bertekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya. Sebagai wujud dari tekad itu tak lama kemudian dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung.

Baca Juga >> Pengertian Sistem Hukum

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, dan keluarga dekat atau kelompok sendiri.
Oleh karena itu, untuk memberantas korupsi ada beberapa usaha dan peran serta warga negara yang harus ditampilkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu:

1. Kontrol Sosial dari Masyarakat

Masyarakat menyadari bahwa perbuatan korupsi merugikan semua orang, dan korupsi uang negara adalah perbuatan jahat yang direncanakan dan menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu, masyarakat harus disosialisasikan apa itu korupsi, bentuk-bentuknya seperti apa kemudian melaporkannya ke mana sehingga kontrol sosial dari masyarakat dapat dilakukan. Misalnya saat ini, KPK memberikan sarana informasi bagi masyarakat untuk melaporkan tindak pidana korupsi.

2. Sistem Hukum yang Berlaku

Dalam pelaksanaan sistem hukum negara seharusnya jangan ada perbedaan perlakuaan dalam bentuk apapun dan terhadap siapapun. Jika maling ayam tertangkap masuk tahanan, sang pejabat jika terbukti korupsi seharusnya segera dimasukkan dalam tahanan. Pelaku kriminal lainnya hanya boleh dibesuk pada jam dan waktu tertentu, sang koruptor pun harus diberlakukan sama. Namun, oknum pihak aparat penegak hukumnya selalu kalah wibawa dengan sang koruptor. Oleh karena itu, masalah moral dan mental aparat penegak hukum perlu segera dibenahi.

3. Seleksi Penerimaan Pegawai Negeri

Cara penerimaan pegawai negeri yang sampai hari ini menimbulkan permasalahan di masyarakat perlu segera dibenahi dan harus transparan. Dengan demikian, jelas apa dasar dan alasan seseorang diterima menjadi pegawai negeri serta pengangkatan pejabat yang sampai hari ini juga belum mengakomodasi kepentingan masyarakat.

4. Undang-Undang Korupsi

Undang-undang yang berlaku saat ini terlampau banyak celah dan kelemahan yang dapat dimanfaatkan koruptor. Undang-undang korupsi pembuktian terbalik dengan tambahan bahwa yang didapat dijerat dengan undang-undang ini termasuk keluarga sang pejabat.

5. Akses bagi Masyarakat untuk Melapor

Seringkali masyarakat mengetahui tentang adanya perbuatan korupsi, tetapi tidak tahu harus melaporkan ke mana dan kepada siapa. Selain itu, ketakutan akan dijadikan saksi. dengan demikian, perlu dipikirkan agar adanya akses langsung pemerintah dari masyarakat luas untuk dapat menjamin dan melindungi pelapor juga.

6. Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan dirancang untuk mendidik dan mengajarkan anak didik tentang kewajiban negara atas negaranya. Selain itu, menanamkan rasa memiliki negara ini dengan mengajarkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan korupsi, apa akibatnya, dan rasa kebenciannya terhadap korupsi sehingga muncul pemahaman bahwa korupsi merupakan tindakan tidak benar. Dengan demikian di kemudian hari anak-anak tidak akan melakukan tindakan buruk ini.


Demikianlah penjelasan mengenai Upaya dan Peran Serta Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Semoga bermnafaat!

Referensi:
Aim Abdulkarim
Materi Kewarganegaraan Kelas X

Upaya dan Peran Serta Pemberantasan Korupsi di Indonesia Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Abdi Basariyadi

0 komentar:

Post a Comment

Budayakan lah berterima kasih, Harap tinggalkan komentar yang relevan.